Posts tagged ‘P2MKP’

PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT PELATIHAN MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN

image

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.01/MEN/2011

image

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT PELATIHAN MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian target
pemenuhan tenaga terlatih di bidang kelautan dan perikanan
sesuai dengan standar kompetensi dan kebutuhan pasar tenaga
kerja di sektor kelautan dan perikanan, dibutuhkan adanya
kegiatan pelatihan kelautan dan perikanan yang efisien dan
efektif serta berkualitas;
b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pelatihan di bidang kelautan dan perikanan bagi masyarakat,
diperlukan adanya peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pelatihan melalui lembaga pelatihan yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat secara mandiri;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun
2010;

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan;

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT PELATIHAN MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1. Lembaga pelatihan kelautan dan perikanan mandiri adalah lembaga pelatihan di bidang kelautan dan perikanan yang dibentuk dan dikelola oleh pelaku utama dan/atau pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan, baik perorangan maupun kelompok.
2. Pusat pelatihan mandiri kelautan dan perikanan, yang selanjutnya disebut P2MKP adalah lembaga pelatihan kelautan dan perikanan mandiri yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan pelatihan kelautan dan perikanan.
3. Magang adalah salah satu metodologi pelatihan yang menekankan pada proses belajar sambil bekerja secara langsung di tempat usaha kelautan dan perikanan.
4. Pengelola lembaga pelatihan kelautan dan perikanan mandiri adalah pelaku utama dan/atau pelaku usaha baik perorangan maupun kelompok, yang merencanakan, menyelenggarakan atau melaksanakan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan.
5. Pengelola pusat pelatihan mandiri kelautan dan perikanan, yang selanjutnya disebut Pengelola P2MKP adalah pelaku utama dan/atau pelaku usaha baik perorangan maupun kelompok, yang merencanakan, menyelenggarakan, atau melaksanakan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan.
6. Pelaku utama adalah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
7. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
8. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
9. Pengolah ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pengolahan ikan.
10. Pelaku usaha adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha di bidang kelautan dan perikanan.
11. Forum komunikasi pusat pelatihan mandiri kelautan dan perikanan, yang selanjutnya disebut Forkom P2MKP adalah lembaga berhimpunnya P2MKP yang bersifat independen dan berorientasi pada kegiatan yang bersifat ekonomi, ilmu pengetahuan, sosial dan budaya yang terkait dengan bidang kelautan dan perikanan guna menjembatani dan memperjuangkan aspirasi anggotanya.
12. Penyuluh perikanan baik penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut Penyuluh adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
13. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.
14. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
15. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pembentukan dan pengembangan P2MKP.
(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
a. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan.
b. meningkatkan peran aktif pelaku utama dan/atau pelaku usaha dalam pembentukan dan pengembangan P2MKP.
c. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh P2MKP.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
a. Pembentukan dan penetapan P2MKP;
b. Klasifikasi P2MKP;
c. Forum komunikasi P2MKP;
d. Pembinaan;
e. Pembiayaan;
f. Monitoring dan evaluasi; dan
g. Pelaporan.

BAB IV
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN P2MKP
Pasal 4

(1) Lembaga pelatihan kelautan dan perikanan mandiri ditetapkan menjadi P2MKP oleh Kepala Badan berdasarkan usulan dari dinas/lembaga teknis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menangani pelatihan dan/atau penyuluhan dibidang kelautan dan perikanan.
(2) Lembaga pelatihan kelautan dan perikanan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh pelaku utama dan/atau pelaku usaha baik perorangan maupun kelompok.

Pasal 5′

(1) Usulan penetapan P2MKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh dinas/lembaga teknis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menangani pelatihan dan/atau penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan melalui proses pendataan terhadap lembaga pelatihan kelautan dan perikanan mandiri dan pemberian surat registrasi.
(2) Pemberian surat registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada lembaga pelatihan kelautan dan perikanan mandiri yang telah didata dan memenuhi persyaratan:
a. memiliki unit produksi di bidang kelautan dan perikanan; dan
b. melakukan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan.
(3) Format Surat Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) Lembaga pelatihan kelautan dan perikanan mandiri yang telah diberi surat registrasi dapat diusulkan menjadi P2MKP apabila memenuhi persyaratan:
a. memiliki usaha di bidang kelautan dan perikanan yang layak dicontoh, ditiru, dan/atau dipelajari oleh pelaku utama dan/atau pelaku usaha dan masyarakat lainnya;
b. melayani pelaku utama dan/atau pelaku usaha dan masyarakat lainnya untuk kegiatan berlatih dan magang;
c. mempunyai peralatan usaha yang sesuai dengan jenis usahanya;
d. menyediakan tempat belajar dan sarana akomodasi bagi peserta, baik di rumah pengelola maupun di rumah masyarakat sekitar;
e. menyediakan tenaga pelatih/instruktur/fasilitator serta tenaga asistensi lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan pelatihan, baik pengelola lembaga pelatihan kelautan dan perikanan mandiri maupun dari dinas/instansi pemerintah/swasta lainnya;
f. memiliki kepengurusan lembaga pelatihan kelautan dan perikanan mandiri yang dilengkapi dengan struktur organisasi dan rincian tugas serta tanggung jawab masing-masing secara jelas;
g. memiliki sistem administrasi umum yang baik;
h. memiliki materi pelatihan sesuai dengan usaha di bidang kelautan dan perikanan yang diunggulkan;
i. memiliki rencana kegiatan pelatihan tahunan; dan/atau
j. memiliki papan nama dengan alamat lengkap.
(2) Usulan penetapan sebagai P2MKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan surat usulan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
KLASIFIKASI P2MKP
Pasal 7

(1) P2MKP dibedakan menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu:
a. Klasifikasi Pemula;
b. Klasifikasi Madya; dan
c. Klasifikasi Utama.
(2) Klasifikasi P2MKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penilaian formal terhadap kriteria kualifikasi kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan pelatihan di bidang perikanan.
(3) Kriteria penilaian klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek sarana dan prasarana, kelembagaan, pelatihan, ketenagaan, dan pengembangan usaha dan jejaring kerja.
(4) Kriteria penilaian klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1) Penilaian klasifikasi P2MKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Tim Penilai Klasifikasi P2MKP yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan dengan susunan keanggotaan terdiri dari unsur:
a. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan.
b. Dinas/lembaga teknis pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi yang menangani pelatihan dan/atau penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.
c. Unit Pelaksana Teknis di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.
(2) Tim Penilai Klasifikasi P2MKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a. mengorganisasikan seluruh kegiatan klasifikasi P2MKP;
b. melakukan penilaian lapangan;
c. melakukan penilaian aspek administrasi dan aspek teknis;
d. melakukan koordinasi internal tim; dan
e. membuat Berita Acara Hasil Klasifikasi P2MKP.

Pasal 9

(1) Klasifikasi P2MKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan dalam bentuk sertifikasi klasifikasi P2MKP.
(2) Masa berlaku sertifikasi klasifikasi P2MKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
a. tingkat pemula paling singkat 1 (satu) tahun;
b. tingkat madya paling singkat 2 (dua) tahun;
c. tingkat utama paling singkat 3 (tiga) tahun;
sejak ditetapkannya.

BAB VI
FORUM KOMUNIKASI P2MKP
Pasal 10

(1) Dalam rangka meningkatkan kinerja P2MKP, dapat dibentuk Forkom P2MKP.
(2) Forkom P2MKP terdiri atas:
a. Forkom P2MKP tingkat kabupaten/kota.
b. Forkom P2MKP tingkat provinsi.
c. Forkom P2MKP tingkat nasional.
(3) Forkom P2MKP tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) pengelola P2MKP yang ada di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
(4) Forkom P2MKP tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Forkom P2MKP tingkat kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan.
(5) Forkom P2MKP tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dibentuk oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) Forkom P2MKP tingkat provinsi.
(6) Pengesahan Forkom P2MKP tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan melalui pertemuan nasional yang diikuti P2MKP yang telah terbentuk sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 11

(1) Forkom P2MKP tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) difasilitasi oleh dinas/lembaga teknis pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang menangani pelatihan dan/atau penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.
(2) Forkom P2MKP tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) difasilitasi oleh dinas/lembaga teknis pemerintah daerah provinsi yang menangani pelatihan dan/atau penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.
(3) Forkom P2MKP tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) difasilitasi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 12

(1) Dinas/lembaga teknis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menangani pelatihan dan/atau penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan melaksanakan pembinaan dalam rangka:
a. mendorong pelaku utama dan/atau pelaku usaha untuk membentuk lembaga pelatihan kelautan dan perikanan mandiri;
b. pengembangan kapasitas lembaga pelatihan kelautan dan perikanan mandiri agar memenuhi persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai P2MKP;
c. pengembangan kapasitas P2MKP agar memenuhi persyaratan klasifikasi P2MKP; dan
d. pengembangan kapasitas P2MKP dalam peningkatan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan.
(2) Dinas/lembaga teknis pemerintah daerah provinsi yang menangani pelatihandan/atau penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan melaksanakan pembinaan dalam rangka:
a. peningkatan peran dinas/lembaga teknis pemerintah daerah
kabupaten/kota yang menangani pelatihan dan/atau penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan dalam pengembangan kapasitas lembaga pelatihan kelautan dan perikanan mandiri agar memenuhi persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai P2MKP;
b. peningkatan peran dinas/lembaga teknis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menangani pelatihan dan/atau penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan dalam pengembangan kapasitas P2MKP agar memenuhi persyaratan klasifikasi P2MKP; dan
c. peningkatan peran dinas/lembaga teknis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menangani pelatihan dan/atau penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan dalam pengembangan kapasitas P2MKP dalam peningkatan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan.
(3) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan melaksanakan pembinaan dalam rangka:
a. pengembangan kapasitas lembaga pelatihan kelautan dan perikanan mandiri agar memenuhi persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai P2MKP;
b. pengembangan kapasitas P2MKP agar memenuhi persyaratan klasifikasi P2MKP;
c. pengembangan kapasitas P2MKP dalam peningkatan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan;
d. peningkatan peran dinas/lembaga teknis pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menangani pelatihan dan/atau penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan dalam pengembangan kapasitas lembaga pelatihan kelautan dan perikanan mandiri agar memenuhi persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai P2MKP;
e. peningkatan peran dinas/lembaga teknis pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menangani pelatihan dan/atau penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan dalam pengembangan kapasitas P2MKP agar memenuhi persyaratan klasifikasi P2MKP; dan
f. peningkatan peran dinas/lembaga teknis pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menangani pelatihan dan/atau penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan dalam pengembangan kapasitas P2MKP dalam peningkatan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan.
(4) Penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mencakup sarana dan prasarana, kelembagaan, pelatihan, ketenagaan, dan pengembangan usaha dan jejaring kerja serta diprioritaskan pada daerah yang telah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan.
(5) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pembinaan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat memberikan dukungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(6) Dukungan dalam penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 13

(1) Pembiayaan dalam rangka pembentukan lembaga pelatihan kelautan dan perikanan mandiri bersumber dari pelaku utama dan/atau pelaku usaha.
(2) Pembiayaan dalam rangka penetapan P2MKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan penyelenggaraan pembinaan oleh dinas/lembaga teknis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menangani pelatihan dan/atau penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota.
(3) Pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan oleh dinas/lembaga teknis pemerintah daerah provinsi yang menangani pelatihan dan/atau penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
(4) Pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (5) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 14

Dalam rangka pengembangan P2MKP, dilakukan monitoring secara berkala terhadap:
a. kemajuan pelaksanaan kapasitas kelembagaan P2MKP;
b. kuantitas dan kualitas penyelenggaraan pelatihan;
c. permasalahan yang dihadapi P2MKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
d. kapasitas P2MKP dalam mengembangkan jejaring kerja, baik dalam usaha maupun penyelenggaraan pelatihan; dan
e. manfaat dan dampak keberadaan P2MKP bagi pelaku utama dan/atau pelaku usaha dalam rangka peningkatan produksi perikanan dan peningkatan kesejahteraannya.

Pasal 15

(1) Berdasarkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan evaluasi.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan melalui Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang mencantumkan alternatif pemecahan masalah dan rekomendasi pengembangan P2MKP.

Pasal 16

Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan oleh Tim Penilai Klasifikasi P2MKP.

BAB X
PELAPORAN
Pasal 17

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan P2MKP, setiap pengelola P2MKP wajib menyusun dan menyajikan laporan pelaksanaan kegiatan per semester.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
a. pelaksanaan pelatihan bagi pelaku utama dan/atau pelaku usaha;
b. hambatan yang dihadapi P2MKP dalam pelaksanaan kegiatannya;
c. pengembangan jejaring kerja, baik dalam usaha maupun dalam
penyelenggaraan pelatihan;
d. manfaat dan dampak keberadaan P2MKP bagi pelaku utama dan/atau pelaku usaha yang berada di sekitar lokasi P2MKP dalam peningkatan produksi perikanan dan peningkatan kesejahteraannya; dan
e. upaya yang telah dan akan dilakukan guna mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua P2MKP yang ditetapkan oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(4) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan melalui Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Januari 2011
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
FADEL MUHAMMAD

ETIKA BUDIDAYA PERAIRAN

Panduan Pembudidaya Pemula

(Sukses Budidaya Perikanan dalam Kolam Nurani dan Ilmu)

Oleh: Agus Chandra, S.Pi

(Pengurus FORKOMNAS P2MKP)

do_fish_feel_pain1

PENDAHULUAN

Seiring dengan program pemerintah untuk meningkatkan jumlah penggiat usaha dibidang perikanan di Indonesia, maka muncul ribuan wirausaha baru bidang perikanan, khususnya dibidang Perikanan budidaya. Masyarakat yang sebelumnya berprofesi bukan “tukang ikan”, setelah berlatih beberapa  hari  di P2MKP (Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan) yaitu lembaga pelatihan yang dimiliki dan dikelola oleh para pelaku usaha yang mau berbagi pengetahuan dan ketrampilan dalam usaha dibidang perikanan, Peserta pelatihan menjelma menjadi “wirausahawan baru sebagai pembudidaya”.  Ada  yang tidak berhasil  dan kembali pada profesi semula atau tetap menganggur setelah mengikuti pelatihan, namun tidak sedikit yang berhasil dan sukses dengan menerapkan hasil pelatihan telah   meningkatkan produksi usahanya, menambah karyawan atau banyak yang  mulai merintis usaha dibidang budidaya yang sebelumnya tidak pernah terpikir untuk menjadi seorang wirausaha dibidang perikanan.

Perikanan Indonesia ini akan maju pesat melalui program pelatihan di P2MKP, Pembudidaya memang adalah ujung tombak perikanan budidaya, untuk itu tumbuhnya pembudidaya baru yang handal sangat diharapkan.

 Kegiatan budidaya khususnya dibidang perikanan merupakan kegiatan usaha yang sangat  komplek masalah. Menurut penulis, masalah terbesar wirausahawan dibidang budidaya perikanan bukan hanya terletak pada ketersediaan lahan,  dana (modal) dan ilmu saja, namun jauh lebih penting adalah pada kesiapan mental dan spritual  pelaku/ pembudidaya itu sendiri. Tak terhitung berapa banyak pembudidaya ikan tergolong besar di negeri ini yang tutup kolam dan gulung terpal, padahal sudah mengeluarkan banyak modal dan tingkat pengetahuan (ilmu) tentang teknik budidaya cukup mumpuni.  Namun sebaliknya, tidak sedikit pembudidaya kecil dipelosok negeri yang tetap eksis dan tetap tersenyum ketika harga pakan pabrikan melonjak naik. Kenapa bisa begini? Hasil pengamatan dan diskusi dengan beberapa pembudidaya dilapangan, dapat disimpulkan bahwa  pembudidaya kecil nan eksis tadi sudah menjalankan usaha budidaya ikan dengan menggabungkan antara Hati, Nurani dan ilmu serta keuletan yang tinggi.

Apakah pembudidaya seperti diatas bisa dilahirkan atau ditumbuhkan? Bukan suatu yang mustahil. Salah satu upayanya adalah disamping memberikan  ilmu tentang teknik budidaya yang tepat, peserta latih (pembudidaya) harus dibekali dengan pengetahuan dasar atau konsep berpikir yang dalam mengarah pada spiritualitas tentang usaha yang dikelola.

Berdasarkan studi pustaka, pengalaman dilapangan, diskusi dan berbagi pengetahuan  dengan beberapa pembudidaya yang berhasil serta peneliti dan perekayasa perikanan budidaya, akhirnya penulis dapat menuangkan tulisan dalam artikel berjudul “Etika budidaya ikan” yang kiranya dapat menjadi bahan pembelajaran bagi pembudidaya pemula.

Panduan ini disajikan dalam bahasa yang sederhana, mudah dipahami dengan harapan dapat mengurangi kegagalan-kegagalan dalam usaha yang baru mulai dijalani oleh para pembaca. Artikel ini masih jauh dari sempurna, kritik dan saran pembaca sangat penulis harapkan.

 

Tujuan

  1. Pembudidaya baru tidak mengalami kegagalan serupa yang pernah dialami oleh para pembudidaya sebelumnya.
  2. Pembudidaya dapat memahami karakteristik lingkungan dan potensi yang dapat dikembangkan.
  3. Mengajak pembudidaya perairan untuk kreatif berpikir dan berkarya
  4. Membentuk mental dan spiritual pembudidaya yang tangguh

URAIAN

Etika berasal dari bahasa yunani yaitu “Ethos” yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Ada tiga teori mengenai pengertian etika, yaitu: etika Deontologi, etika Teologi, dan etika Keutamaan. Etika Deontologi adalah suatu tindakan di nilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Etika Teologi adalah baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat suatu tindakan. Sedangkan Etika keutamaan adalah mengutamakan pengembangan karakter moral pada diri setiap orang

 Apa itu BUDIDAYA?

Kata budidaya dalam beberapa literatur diterjemahkan berbeda-beda, namun mengandung makna yang hampir sama yaitu: Usaha yang bermanfaat dan memberikan hasil, dengan menggunakan suatu sistem untuk memproduksi dibawah kondisi buatan.

Budidaya perikanan umumnya disebut budidaya perairan atau akuakultur, mengingat organisme air yang dibudidayakan bukan hanya dari jenis ikan saja, tetapi organisme air lainnya seperti kerang-kerangan (Bivalve), udang (Crustacea) dan tumbuhan air (Hidrophytic). Istilah akuakultur diambil dari bahasa Inggris yaitu aquaculture.

Menurut Bardach dkk., Akuakultur merupakan upaya produksi biota atau organisme perairan melalui penerapan teknik domestikasi (membuat kondisi lingkungan yang mirip dengan habitat asli organisme yang dibudidayakan),  penumbuhan hingga pengelolaan usaha yang berorientasi ekonomi. Namun terlepas dari arti budidaya yang sudah ada, mari kita mencoba kaji lebih dalam makna BUDIDAYA. Bila kata budidaya dipenggal (BUDI –  DAYA) maka akan didapat dua kata mengandung makna yang masing-masing berdiri sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, BUDI adalah alat batin yg merupakan paduan akal dan perasaan untuk menimbang baik dan buruk. Sedangkan DAYA adalah kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Kalau digabungkan makna dari dua kata tersebut, berarti BUDIDAYA adalah Paduan Akal dan Perasaan (naluri) serta tenaga untuk menciptakan suatu kegiatan yang bermanfaat/menguntungkan.

Menyikapi makna Budidaya diatas berarti seorang pembudidaya disamping memiliki bekal ilmu dan pengetahuan tentang teknik budidaya yang baik juga harus membekali diri dengan perasaan dan naluri yang baik pula.

Dengan naluri yang baik pembudidaya diharapkan dapat kreatif mengatasi masalah di lapangan, diantaranya kreatif mengatasi masalah pakan, penanggulangan penyakit, pemilihan induk dan bibit yang baik (unggul), menentukan jadwal panen dan sampai kepada yang paling utama manajemen kualitas air.

Untuk mengasah ketajaman naluri pembudidaya dapat melalui tuntunan dengan metode mengenal lebih dekat tentang Air sebagai media utama dan biota yang dibudidayakan, dengan kata lain pembudidaya harus “bersatu” dengan air dan organisme yang dipeliharanya. Upaya untuk menimbulkan naluri budidaya yang baik dapat melalui jalan yang akan dijabarkan dibawah ini.

Air adalah Mahluk Hidup?

Profesor Masaru Emoto, seorang peneliti dari Hado Institute di Tokyo, Jepang pada tahun 2003 melalui penelitiannya mengungkapkan suatu keanehan pada sifat air. Melalui pengamatannya terhadap lebih dari dua ribu contoh foto kristal air yang dikumpulkannya dari berbagai penjuru dunia, Emoto menemukan bahwa partikel molekul air ternyata bisa berubah-ubah tergantung perasaan manusia disekelilingnya, yang secara tidak langsung mengisyaratkan pengaruh perasaan terhadap klasterisasi molekul air yang terbentuk oleh adanya ikatan hidrogen.

Dr. Emoto berkeliling dunia melakukan percobaan dengan air di Swiss, Berlin, Prancis, Palestina, dan ia kemudian diundang ke Markas Besar PBB di New York untuk mempresentasikan temuannya pada bulan Maret 2005. Ternyata air bisa “mendengar” kata-kata, bisa “membaca” tulisan, dan bisa “mengerti” pesan. Dalam bukunya The Hidden Message in Water, Dr. Masaru Emoto menguraikan bahwa air bersifat bisa merekam pesan, seperti pita magnetik atau compact disk. Emoto juga menemukan bahwa partikel kristal air terlihat menjadi “indah” dan “mengagumkan” apabila mendapat reaksi positif disekitarnya, misalnya dengan kegembiraan dan kebahagiaan.

Namun partikel kristal air terlihat menjadi “buruk” dan “tidak sedap dipandang mata” apabila mendapat efek negatif disekitarnya, seperti kesedihan dan bencana. Lebih dari dua ribu buah foto kristal air terdapat didalam buku Message from Water (Pesan dari Air) yang dipajangnya sebagai pembuktian kesimpulannya, sehingga hal ini berpeluang menjadi suatu terobosan dalam meyakini kebesaran keajaiban alam. Emoto menyimpulkan bahwa partikel air dapat dipengaruhi oleh suara musik, doa-doa dan kata-kata yang ditulis dan dicelupkan kedalam air tersebut.

Dr. Masaru Emoto memang tidak secara langsung menyebutkan bahwa air adalah mahkluk atau benda hidup, namun paling tidak pesan yang diungkap Emoto menggambarkan bahwa air adalah benda atau mahluk hidup yang membutuhkan perlakukan atau adab khusus. Sebenarnya secara tidak langsung pula Emoto telah mengungkapkan kebenaran  keterangan dalam Al-Quran : “……Dan Kami ciptakan dari air segala sesuatu yang hidup” (Q.S. Al Anbiya:30)

 Berkaitan dengan budidaya, informasi tentang air ini jelas sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh pembudidaya. Seorang pembudidaya harus benar-benar bisa “bersatu” dengan air sebagai media usahanya. Air mempunyai “hak” untuk menerima atau tidak biota (ikan) dimasukkan dalam “dirinya”. Maka dari itu pembudidaya harus memperlakukan air dengan benar sesuai dengan kaidah budidaya yang baik (menjaga kualitas air), dan juga yang tak kalah penting “meminta izin” dan “berharaplah” terhadap air dengan baik, berdoa menurut Agama dan kepercayaan masing-masing setiap melakukan aktifitas di air/kolam.

Sebagai ilustrasi, beberapa kali penulis bertandang kebeberapa pesantren yang kebetulan ada kolam ikan, terutama di Jawa Barat. Bila diperhatikan ikan yang dipelihara di kolam-kolam tersebut tumbuh relatif cepat, sehat dan berkembang dengan baik walau tidak dipelihara secara intensif. Bila ditanya pada pimpinan pesantren atau pengelola kolam tersebut ikannya dikasih pakan apa? Pasti mereka akan menjawab dikasih “seaya-aya” atau “seadanya” (bahasa Sunda), padahal sepanjang sepengetahuan penulis, belum pernah ada pellet bermerk “seaya-aya”. Kenapa ini bisa terjadi?  Bisa jadi salah satu faktornya karena ditempat tersebut tak henti dibacakan ayat Suci, Shalawat dan Doa, sehingga berpengaruh pada kenyamanan air yang selanjutnya dapat memberikan dampak positif terhadap makhluk yang ada didalamnya.

 Bersatu dengan Ikan

Pepatah mengatakan semakin banyak yang kita tahu maka akan semakin banyak pula yang kita tidak tahu. Kita mengenal banyak sekali jenis ikan, bilamana seseorang menyebut ikan lele misalnya, maka yang ada dibenak kita terbayang seekor ikan berbentuk panjang agak bulat pipih, mempunyai kumis dan bertubuh licin tanpa sisik. Namun berapa banyak diantara kita yang tahu sejarah, cara bertahan hidup dan berkembang biak, makanan asli dan lain sebagainya dari lele tersebut? Padahal info dasar tentang biota yang akan dipelihara ini merupakan modal utama demi suksesnya budidaya. Pembudidaya harus paham betul dengan sifat dan karakteristik mahluk/ biota yang sudah menjadi tanggung jawabnya untuk memelihara dan mengasuh demi mendapatkan hasil yang diharapkan.

Beberapa faktor yang harus diketahui pembudidaya sebagai upaya mempersatukan diri terhadap organisme yang dibudidayakan;

  1. Karakteristik dan Tingkah laku

Sebagian besar ikan yang saat ini dibudidayakan di Indonesia adalah ikan introduksi (bukan asli Indonesia), yang sudah beradaptasi (menyesuaikan diri) dengan perairan Indonesia sesuai dengan sifat dan kebutuhan hidupnya. Beberapa jenis ikan introduksi diantaranya Lele Dumbo (Clarias sp.), Nila (Oreochromis sp.), dan Mas (Cyprinus carpio).

Masing-masing jenis ikan berasal dan membutuhkan perairan yang berbeda, hal ini sesuai dengan daya dukung organ ikan tersebut. Pembudidaya diharapkan mendapatkan info pasti tentang habitat atau cara hidup dilingkungan aslinya, hal ini berkaitan dengan karakteristik dan tingkah laku yang menentukan manipulasi lingkungan yang akan dilakukan. Sebagai contoh, lele di habitat aslinya hidup diperairan yang keruh/berlumpur, artinya lele tidak/kurang cocok dipelihara di air yang bening, begitu sebaliknya dengan ikan Mas yang tidak cocok di air yang keruh/berlumpur.

Sifat dan tingkah laku lainnya, ada ikan yang aktif dimalam hari dan ada yang siang hari. Tingkah laku waktu aktifitas ikan tersebut tentu berpengaruh pada pola makan. Ikan yang aktif dimalam hari mencari atau membutuhkan makan lebih banyak di malam hari. Dengan demikian pembudidaya harus lebih banyak memberi makan pada malam hari, begitu juga sebaliknya.

Tak sedikit pembudidaya pemula mengalami kegagalan menjalankan usahanya gara-gara tidak memahami karakter ikan yang dibudidayakan. Pembudidaya yang berhasil umumnya sudah sangat mengenal tingkah laku biota/ ikan yang dipeliharanya, dengan kata lain jiwanya seakan sudah “menyatu” dengan ikan tersebut. Apabila rasa bersatu itu sudah didapat, maka lambat laun pembudidaya sudah bisa mengatasi permasalahan yang ada pada biota yang dipeliharanya, misalnya soal penyakit dan obatnya, pakan “kesukaan” si ikan dan lain sebagainya termasuk tingkah laku ikan ketika ingin memijah.

Contoh, pembudidaya ikan gurame yang cukup terkenal dan berhasil salah satunya H. Suryadi yang juga pengelola P2MKP di Bogor. Beliau sudah berpuluh tahun menggeluti usaha budidaya ikan gurame. Menurut penuturannya, pada awal memulai usaha dirinya hampir tiap waktu “bergaul” dan mengamati tingkah pola gurame, sampai Suryadi  sangat hapal apa maunya ikan pilihan budidayanya itu. “Kalau mau pelihara ikan atau binatang lainnya lebih bagus dimulai dari hobi, harus ditumbuhkan rasa sayang dan cinta kepada apa yang kita pelihara, artinya seorang pembudidaya harus  memulai dari sini,” kata Suryadi sambil menunjuk dada sebelah kirinya.

Hal senada dijelaskan oleh salah seorang peneliti senior Perikanan Budidaya di Badan Penelitian dan Pengembangan Perikanan KKP, Sidi Asih. Peneliti yang kerap meneliti ikan endemik (ikan asli Indonesia) yang masih liar untuk dijadikan ikan budidaya ini, mengatakan bahwa selain penguasaan ilmu dan teknologi, kunci keberhasilan domestikasi dan budidaya adalah penggunaan naluri dan hati, berupa kasih sayang dan penuh perhatian yang terus-menerus atau dari generasi ke generasi berikutnya sepanjang waktu.

Lebih jauh Sidi Asih menjelaskan, pada prinsipnya biota budidaya harus diperlakukan sedemikian rupa sehingga tercipta suasana nyaman dan aman diluar habitat aslinya (eksitu). Salah satu contoh bentuk menciptakan rasa aman dan nyaman tersebut ketika akan memegang ikan, seorang pembudidaya harus terlebih dahulu mencelupkan tangan dalam air tempat ikan tersebut berada. Tujuan dari perlakuan ini untuk berusaha menyamakan suhu tangan terhadap suhu badan ikan, sehingga ikan tidak stress dan nyaman bila dipegang.

“Terlebih pada induk ikan yang siap pijah, pembudidaya harus menanam pemikiran bahwa didalam perut ikan tersebut terdapat ribuan telur yang sangat sensitif terhadap perlakuan yang kasar. Mulai dari cara menangkap, memegang, meletakkan, dan sebagainya harus menggunakan perasaan yang halus. Artinya kita harus sadar bahwa ikan adalah mahluk hidup yang peka sehingga kita harus menjadi pelindung sekaligus pengasuh,” jelas Sidi Asih, yang telah berhasil memijahkan ikan-ikan liar Indonesia diantaranya Ikan Tangadak, Kalabo dan Torsoro.

 

  1. Pakan dan Pola Makan

Semua mahkluk hidup sudah dijamin rizkinya oleh sang Pencipta, keterangan ini harus diyakini bahwa benar adanya. Bagaimana dalam konteks budidaya? Bukankah mahluk hidup tersebut dibatasi ruang gerak dalam mencari rizkinya,  “dikurung” dengan sengaja oleh manusia/ pembudidaya? Sudah menjadi resiko, Tentu pembudidaya harus ikut bertanggung jawab menyediakan makanan yang sesuai dengan keperluan ikan yang dipelihara.

Dalam memberi pakan yang tepat tentu harus kembali ke pengetahuan dan naluri dasar pembudidaya, sebab masing-masing jenis ikan memiliki sifat menentukan  makanan yang berbeda, terbagi dalam tiga golongan, yaitu herbivora (pemakan tumbuhan), karnivora (pemakan daging) dan omnivora (pemakan segala). Begitu juga dalam kategori pakan, ada makanan utama dan ada makanan bersifat pelengkap.

Seorang pembudidaya ikan yang sudah menggunakan naluri dalam budidaya tidak akan pernah panik ketika harga pakan pabrikan (pellet) merembet naik. Sebab pembudidaya tersebut sadar betul, jauh sebelum pellet ada, ikan sudah ada dimuka bumi ini, dan hidup normal serta berkembang dengan sangat baik di habitatnya. Disinilah daya pikir dan naluri pembudidaya harus diasah, mencoba menempatkan diri sendiri pada ikan yang dipelihara, “andaikan aku jadi lele, aku pilih pellet apa maggot atau keong?” atau ”andai aku jadi gurame, aku pilih pellet apa daun sente?”.

Dengan mengetahui sifat, pola dan jenis makanan yang dibutuhkan oleh ikan yang akan dipelihara, paling tidak sebelum pembudidaya bertanya pada ahli atau pedagang pakan tentang jenis makanan yang cocok buat ikannya, terlebih dahulu hendaknya mulailah belajar untuk ”bertanya” pada ikan itu sendiri, apa sesungguhnya makanan kesukaannya?.

Bila hal ini sudah diketahui, mulailah kreatif menciptakan pakan yang sesuai dengan keinginan ikan yang dipelihara, perhatikan lingkungan seputar kita, apa yang bisa menjadi sumber makanan ikan, karena pada prinsipnya alam sudah menyediakan makanan tersebut, lengkapi pengetahuan dengan menyaring banyak info, yang tentunya juga harus mempertimbangkan banyak aspek, terutama dampak dari terciptanya hasil kreatifitas tersebut, yaitu kesehatan terhadap ikan, air dan manusia yang mengkonsumsinya.

Saat ini sudah ada pembudidaya yang kreatif menciptakan pakan sendiri, ada yang sifatnya hanya menekan penggunaan pellet pabrikan bahkan ada yang sama sekali sudah tidak menggunakan pakan pabrikan. Beberapa instansi pemerintah dibawah kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Perikanan Propinsi dan Kabupaten juga gencar memberikan bantuan berupa mesin pakan dan ilmu cara meramu pakan dengan memanfaatkan sumber daya alam lokal. Dengan harapan upaya ini bisa menekan biaya produksi budidaya dan menaikkan pendapatan pembudidaya menuju kehidupan yang makmur.

Dalam pemberian pakan harus memperhatikan beberapa hal, yaitu:

  1. Tepat ukuran,
  2. Tepat Kandungan
  3. Tepat takaran,
  4. Tepat waktu
  5. Tepat cara penyajian.

Pengertian dari tepat cara penyajian yaitu bagaimana seorang pemberi pakan menciptakan suasana nyaman pada ikan ketika memberikan makanan, sehingga ikan merasa dekat, tanpa ada rasa takut bahkan sebaliknya menjadi jinak. Menurut Sidi Asih, ikan yang jinak memberikan kecenderungan efisiensi  pakan lebih baik, sehingga pertumbuhannya optimal, hal ini karena energi yang digunakan untuk memperoleh pakan tidak besar.

Sebaiknya sebelum dikasih pakan, ikan dibiasakan untuk berkumpul terlebih dahulu di area tempat pemberian pakan dengan cara pemberian kode, misalnya dengan menepuk air atau memberi nada tertentu. Metode seperti ini juga bermanfaat untuk menciptakan rasa adil pada ikan dalam memperoleh jatah pakannya, dengan kata lain pemerataan dengan harapan semua ikan mendapat asupan yang sama dan pada akhirnya ikan akan tumbuh seragam.

  1. Induk dan Benih Unggul

Salah satu faktor penentu keberhasilan dalam budidaya adalah pemakaian  induk dan benih unggul. Unggul adalah mempunyai sifat yang istimewa seperti laju pertumbuhan yang cepat, dan relatif tahan terhadap penyakit. Dalam sektor perbenihan keberadaan induk unggul sangat menentukan hasil, pembudidaya tentu berharap induk yang digunakan mengandung telur yang banyak dan berkualitas baik sehingga tingkat kelangsungan hidup (survival rate) benih  tinggi.

Dalam usaha pembesaran juga demikian, hendaknya seorang pembudidaya mengetahui sumber dan keunggulan benih sebelum dimasukkan dalam wadah pembesaran. Artinya pembudidaya harus membiasakan diri bertanya tentang asal usul benih, mengetahui dengan pasti “bapak-ibu” benih yang akan dibeli. Hal ini untuk menghindari benih yang didapatkan tersebut hasil inbreeding atau kawin sedarah. Karena benih inbreeding cenderung berpengaruh pada laju pertumbuhan  dan rentan terhadap penyakit. Untuk itu pembudidaya hendaknya mendapatkan benih dari sumber atau pembenih yang memang paham dan menjaga kualitas benih.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah bahwa keunggulan satu jenis atau varietas ikan tertentu akan lebih berpengaruh positif bila ditunjang oleh lingkungan yang sesuai. Ahli Genetik Ikan Institut Pertanian Bogor, Alimuddin, mengatakan saat ini belum ada satu jenis ikan yang cocok untuk semua daerah di Indonesia. Maka dari itu menyikapi banyaknya jenis lele yang sekarang beredar di masyarakat,  Alimuddin menganggapnya ini sebuah fenomena yang wajar, karena karakter alam setiap daerah di Indonesia berbeda-beda, sementara belum ada data atau bukti laporan yang menyebutkan satu varietas lele bagus dibudidayakan disemua lingkungan.

Bogor, Januari 2015

Sumber : ETIKA BUDIDAYA PERAIRAN